Saturday, January 2, 2021

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855

Setelah Negara Britania Raya atau lebih dikenal dgn sebutan Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa ini berbeda pada masa VOC, dimana peraturan terhadap koloni diserahkan sepenuhnya kepada Raja Belanda sbg penguasa mutlak dan bukan kpd kongsi dagang tersebut itu lagi. Dengan dasar Besluiten Regering, yaitu berdasarkan UUD Negeri Belanda Pasal 36 yg menyebutkan bahwa Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Sehingga Negeri Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dimana Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya tetap diatur dalam sebuah konstitusi.

Utk mengimplementasikan sistem dan tata aturan di Netherlands Indie atau Hindia Belanda (Indonesia). Raja kemudian mengangkat 3 orang sebagai Komisaris Jenderal utk melaksanakan pemerintahan di negeri Hindia Belanda tersebut. Ketiga org tersebut bernama Elout, Buyskes, dan van der Capellen. 

Para Komisaris Jenderal tersebut tetap memberlakukan peraturan-peraturan yg berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karna menunggu kodifikasi hukum. Sedangkan di sisi lain, guna mengisi kekosongan kas negara, maka Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes menerapkan politik agraria, dengan cara memaksa para Narapidana yg sdg menjalani hukuman utk bekerja demi Pemerintah (dwang arbeid). Maka secara praktis, pada Masa Besluiten Regering ini tdk mengeluarkan hukum pidana baru, dan hanya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yg diluar dari hukum pidana seperti 

  1. Reglement op de Rechtilijke Organisatie atau (Peraturan Organisasi Pengadilan), 
  2. Algemene Bepalingen van Wetgeving atau (Ketentuan-ketentuan Umum ttg Perundang-undangan), 
  3. Burgerlijk Wetboek atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 
  4. Wetboek van Koopenhandel atau (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), serta
  5. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering atau (Peraturan ttg Acara Perdata)
Kedudukan Raja yg mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yg lain. Dan juga kekuasaan Raja yg mutlak itu diterapkan pula dalam membuat atau mengeluarkan peraturan yg berlaku umum dgn nama Algemene Verordening atau (Peraturan Pusat). Peraturan pusat berupa keputusan Raja yg disebut Koninklijk Besluit. Pengundangannya lewat selebaran yg jalurnya melalui atau oleh Gubernur Jenderal.

Ada 2 macam keputusan Raja sesuai dgn kebutuhannya, yaitu a). Ketetapan Raja sesuai dengan tindakan eksekutif Raja, seperti ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal, dan b). Ketetapan Raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemene Verordering atau Algemene Maatregel van Bestuur di Negeri Belanda.

Kemudian pada tahun 1830, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasi hukum perdata utk di Negara Induknya. Namun pengundangan hukum tersebut baru dpt terlaksana pada tanggal 01 Oktober 1838. Setelah itu, timbul pula pemikiran utk mengkodifikasikan hukum di Hindia Belanda yg kemudian terwujud pada tanggal 15 Agustus 1839 dimana Menteri Jajahan di Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yg terdiri dari:

  • Mr. Scholten van Out Haarlem sebagai Ketua, dan
  • Mr. J.F.H van Nes sebagai Anggota
Hukum perdata yg telah berhasil dibuat oleh Komisi Undang-Undang diatas kemudian diundangkan berlakunya sejak tanggal 01 Mei 1848 melalui Staatsblad 1847: 57.

Dengan kenyataan atau fakta sejarah yg telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata hukum pada masa Besluiten Regerings (BR) terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yg dikodifikasi, peraturan tertulis yg tdk dikodifikasi, dan peraturan-peraturan tertulis (hukum adat) yg khusus berlaku bagi orang bukan golongan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih