PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN - Bagian Kedua)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

 PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

BAB V

AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan 

Paragraf 1 

Anak Pidana 

 

Pasal 59 

Ketentuan sebagaimaan dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana. 

 

Paragraf 2  

Anak Negara 

 

Pasal 60 

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:

a.telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

b.memperoleh pembebasan bersyarat;

c. memperoleh cuti menjelang bebas; dan

d.meninggal dunia.

 

Pasal 61 

(1)Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dlam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan. 

 

(2)Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat. 

 

(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya. 

 

Pasal 62 

 

(1)Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d; Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya. 

 

(2)Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak tersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara. 

 

Paragraf 3 

Anak Sipil 

 

Pasal 63 

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan:

a.masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;

b.telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

c.dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau d.meningggal dunia.

  

Pasal 64 

 

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan. 

 

Pasal 65 

 

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS, Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN - Bagian Kedua)     

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN - Bagian Kedua)" ini.

Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel

"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN - Bagian Kedua)" ini.

Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.

---"TERIMA KASIH"---