Monday, January 4, 2021

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926

 


Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926


Masa Regerings Staatsregeling dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari Monarki Konstitusional menjadi Monarki Parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam Grond Wet (UUD) Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan Raja, dikarnakan Parlemen atau (Staten Generaal) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan di wilayah jajahan Belanda. Perubahan penting ini dicantumkan pada Pasal 59 ayat 1, 2 dan 4 yg berisi bahwa, "Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia".

Aturan tentang kebijakan pemerintah dan sistem keuangan, keduanya ditetapkan melalui undang-undang. Serta hal-hal lain yg menyangkut daerah-daerah jajahan dan hartanya, jika diperlukan maka akan diatur oleh undang-undang. Peraturan-peraturan yg menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh Raja dengan Koninklijk Besluit, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen.

Peraturan Dasar yg dibuat bersama oleh Raja dan Parlemen utk mengatur pemerintahan negara jajahan disebut dengan Regeling Reglement (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Staatsblad 1855: 2. Selanjutnya RR disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Adapun kodifikasi hukum pidana yg berhasil diundangkan setelah berlakunya Regeling Reglement ini adalah sebagai berikut:
  1. Kitab Hukum Pidana utk Golongan Eropa (Staatsblad 1866: 55)
  2. Algemene Poltie Strafreglement sbg tambahan Kitab Hukum Pidana utk Golongan Eropa diatas.
  3. Kitab Hukum Pidana bagi Orang Bukan Eropa (Staatsblad 1872: 85)
  4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa
  5. Wetboek van Strafrecht yg berlaku bagi semua golongan penduduk, melalui Staatsblad 1915: 732 dan mulai berlaku sejak 01 Januari 1918.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih