Monday, January 4, 2021

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926

 


Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926


Masa Regerings Staatsregeling dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda, dari Monarki Konstitusional menjadi Monarki Parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1848 dengan adanya perubahan dalam Grond Wet (UUD) Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan Raja, dikarnakan Parlemen atau (Staten Generaal) mulai campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan di wilayah jajahan Belanda. Perubahan penting ini dicantumkan pada Pasal 59 ayat 1, 2 dan 4 yg berisi bahwa, "Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia".

Aturan tentang kebijakan pemerintah dan sistem keuangan, keduanya ditetapkan melalui undang-undang. Serta hal-hal lain yg menyangkut daerah-daerah jajahan dan hartanya, jika diperlukan maka akan diatur oleh undang-undang. Peraturan-peraturan yg menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh Raja dengan Koninklijk Besluit, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen.

Peraturan Dasar yg dibuat bersama oleh Raja dan Parlemen utk mengatur pemerintahan negara jajahan disebut dengan Regeling Reglement (RR). RR ini berbentuk undang-undang dan diundangkan dengan Staatsblad 1855: 2. Selanjutnya RR disebut sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Adapun kodifikasi hukum pidana yg berhasil diundangkan setelah berlakunya Regeling Reglement ini adalah sebagai berikut:
  1. Kitab Hukum Pidana utk Golongan Eropa (Staatsblad 1866: 55)
  2. Algemene Poltie Strafreglement sbg tambahan Kitab Hukum Pidana utk Golongan Eropa diatas.
  3. Kitab Hukum Pidana bagi Orang Bukan Eropa (Staatsblad 1872: 85)
  4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa
  5. Wetboek van Strafrecht yg berlaku bagi semua golongan penduduk, melalui Staatsblad 1915: 732 dan mulai berlaku sejak 01 Januari 1918.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Regerings Staatsregeling dari tahun 1855 sampai 1926" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Saturday, January 2, 2021

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855

Setelah Negara Britania Raya atau lebih dikenal dgn sebutan Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa ini berbeda pada masa VOC, dimana peraturan terhadap koloni diserahkan sepenuhnya kepada Raja Belanda sbg penguasa mutlak dan bukan kpd kongsi dagang tersebut itu lagi. Dengan dasar Besluiten Regering, yaitu berdasarkan UUD Negeri Belanda Pasal 36 yg menyebutkan bahwa Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Sehingga Negeri Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dimana Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya tetap diatur dalam sebuah konstitusi.

Utk mengimplementasikan sistem dan tata aturan di Netherlands Indie atau Hindia Belanda (Indonesia). Raja kemudian mengangkat 3 orang sebagai Komisaris Jenderal utk melaksanakan pemerintahan di negeri Hindia Belanda tersebut. Ketiga org tersebut bernama Elout, Buyskes, dan van der Capellen. 

Para Komisaris Jenderal tersebut tetap memberlakukan peraturan-peraturan yg berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karna menunggu kodifikasi hukum. Sedangkan di sisi lain, guna mengisi kekosongan kas negara, maka Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes menerapkan politik agraria, dengan cara memaksa para Narapidana yg sdg menjalani hukuman utk bekerja demi Pemerintah (dwang arbeid). Maka secara praktis, pada Masa Besluiten Regering ini tdk mengeluarkan hukum pidana baru, dan hanya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yg diluar dari hukum pidana seperti 

  1. Reglement op de Rechtilijke Organisatie atau (Peraturan Organisasi Pengadilan), 
  2. Algemene Bepalingen van Wetgeving atau (Ketentuan-ketentuan Umum ttg Perundang-undangan), 
  3. Burgerlijk Wetboek atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 
  4. Wetboek van Koopenhandel atau (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), serta
  5. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering atau (Peraturan ttg Acara Perdata)
Kedudukan Raja yg mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yg lain. Dan juga kekuasaan Raja yg mutlak itu diterapkan pula dalam membuat atau mengeluarkan peraturan yg berlaku umum dgn nama Algemene Verordening atau (Peraturan Pusat). Peraturan pusat berupa keputusan Raja yg disebut Koninklijk Besluit. Pengundangannya lewat selebaran yg jalurnya melalui atau oleh Gubernur Jenderal.

Ada 2 macam keputusan Raja sesuai dgn kebutuhannya, yaitu a). Ketetapan Raja sesuai dengan tindakan eksekutif Raja, seperti ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal, dan b). Ketetapan Raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemene Verordering atau Algemene Maatregel van Bestuur di Negeri Belanda.

Kemudian pada tahun 1830, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasi hukum perdata utk di Negara Induknya. Namun pengundangan hukum tersebut baru dpt terlaksana pada tanggal 01 Oktober 1838. Setelah itu, timbul pula pemikiran utk mengkodifikasikan hukum di Hindia Belanda yg kemudian terwujud pada tanggal 15 Agustus 1839 dimana Menteri Jajahan di Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yg terdiri dari:

  • Mr. Scholten van Out Haarlem sebagai Ketua, dan
  • Mr. J.F.H van Nes sebagai Anggota
Hukum perdata yg telah berhasil dibuat oleh Komisi Undang-Undang diatas kemudian diundangkan berlakunya sejak tanggal 01 Mei 1848 melalui Staatsblad 1847: 57.

Dengan kenyataan atau fakta sejarah yg telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata hukum pada masa Besluiten Regerings (BR) terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yg dikodifikasi, peraturan tertulis yg tdk dikodifikasi, dan peraturan-peraturan tertulis (hukum adat) yg khusus berlaku bagi orang bukan golongan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa Besluiten Regerings dari tahun 1814 sampai 1855" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799


Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799


Ketika Veronige Oost Compagnie atau yg lebih dikenal dengan sebutan VOC, yg merupakan perusahaan dagang asal Negeri Belanda yg melakukan perdagangan di Indonesia, maka hukum yg berlaku bagi orang-orang Belanda yg berada di pusat-pusat dagang VOC adalah hukum tuchtrecht atau hukum disiplin. Adapun hukum ini terbentuk dari Hukum Belanda Kuno dan asas-asas hukum Romawi. Selain itu, VOC jg diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda antara lain; hak octrooi, hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak utk mengumumkan perang, serta hak utk mengadakan perdamaian.

Selanjutnya VOC berniat untuk memperbesar keuntungan dengan memperluas daerah jajahannya di kepulauan Nusantara, sehingga membuat para pribumi terpaksa untuk mengikuti peraturan yg dibawa dari Negeri Belanda tersebut. Hukum Disiplin yg berlaku bagi para pegawai VOC dan orang pribumi mengalami modifikasi oleh setiap Gubernur Belanda yg menjabat pada saat itu. Bahkan Gubernur Jendral Fieter Both juga memiliki wewenang untuk memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata.

Setiap peraturan baru yg dibuat oleh VOC selalu diumumkan secara langsung ke publik, akan tetapi pengumuman-pengumuman tersebut tidak diarsipkan dgn baik, sehingga sulit utk diketahui mana pengumuman yg masih berlaku dan yg tdk berlaku lg. Hal inilah yg membuat VOC berniat utk mengumpulkan kembali pengumuman-pengumuman yg pernah ditempel dan menyusunnya secara teratur dan sistematis sehingga melahirkan suatu konstitusi atau dasar hukum yg disebut Statuta Batavia (1643) dan Statuta Batavia Baru (1766).

Statuta-statuta tersebut berlaku sebagai hukum positif, baik bagi orang-orang pribumi maupun orang pendatang, dan kekuatan berlakunya sama dengan peraturan-peraturan lain yg telah ada. Namun statuta-statuta tersebut belum disusun secara sistematis dan hanya merupakan kumpulan peraturan.

Dengan demikian, tata hukum yg berlaku pada masa VOC terdiri atas aturan-aturan yg berasal dr negeri Belanda dan aturan-aturan yg ditetapkan oleh Gubernur Jendral yg berkuasa di daerah kekuasaan VOC, serta aturan-aturan tidak tertulis dan tertulis yg berlaku bagi orang-orang pribumi. Dan setelah itu VOC pun dibubarkan aktivitasnya pada 31 Desember 1799 oleh pemerintah Belanda, sehingga secara otomatis Hukum yg berlaku sebelumnya sdh tdk berlaku lg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Hukum Yg Berlaku Di Indonesia pada Masa VOC dari tahun 1602 sampai 1799" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---