Saturday, December 28, 2019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB II 
 HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN


Bagian Keduabelas
Cuti Menjelang Bebas


Pasal 49


(1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurangkurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

(2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :
a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.


 Pasal 50 


Pembibingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS. 


Bagian Ketigabelas
Hak-hak Lain


  Pasal 51 


(1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. 

(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. 

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 52


(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;  
b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. 

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. 

(4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.


Pasal 53 


Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas).  

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih