Monday, December 23, 2019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kedua)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
 PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB IV  
PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK  DIDIK PEMASYARAKATAN 

 
Bagian Kedua
Tata Cara Pemindahan 


Pasal 51 

 
(1)Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara. 
 
(2)Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat. 
 
(3)Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan. 
 
(4)Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkat lain yang memenuhi syarat keamanan. 


Pasal 52 


(1)Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan. 

(2)Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.

(3)Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.

(4)Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan. 

(5)Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita. 

 
Pasal 53 


(1)Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada:
a.keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan
b.Hakum Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
(2)Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.


Pasal 54 


Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DemikianlahPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kedua)     

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kedua)" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kedua)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih