PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. M. MULADI, SH.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB VI KETENTUAN PERALIHAN & BAB VII PENUTUP)
Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB VI KETENTUAN PERALIHAN & BAB VII PENUTUP)" ini.
Salam...
Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Lihat Semua Artikel Disini
Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Lihat Semua Artikel Disini
*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
No comments:
Post a Comment
Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih