Monday, December 23, 2019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Pertama)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
 PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB IV  
PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK  DIDIK PEMASYARAKATAN 

 
Bagian Pertama
Syarat Pemindahan


Pasal 46 


(1)Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan. 
 
(2)Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a.ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
b.dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
c.hasil pertimbangan Tim Pangamat Pemasyarakatan.

Pasal 47 


(1)Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh:
a.Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.
b.Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
(2)Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi. 

(3)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis. 

 
Pasal 48 

 
Dalam hal Narapidana atau Anak Disik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

 
Pasal 49 

 
Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepada rumah sakit umum setempat. 


Pasal 50 

 
Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Pertama)    

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Pertama)" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Pertama)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih