Saturday, December 21, 2019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
 PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

BAB III  BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN

 Pasal 31

(1)Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.

(2)Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. 

(3)Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. 

 
Pasal 32 


(1)Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(2)Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.


Pasal 33 


(1)Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:
a.tahap awal;
b.tahap lanjutan; dan
c.tahap akhir
(2)Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan. 

(3)Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan. 

(4)Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 


 Pasal 34 


(1)Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
 
(2)BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam bebarapa klasifikasi.

(3)Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 


Pasal 35 


Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:
a.Terpidana Bersyarat;
b.Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c.Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d.Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
e.Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
f.Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
g.Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.
 
Pasal 36 

 
(1)Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS. 

(2)BAPAS juga berwenang melaksanakan:
a.pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi; 
b.pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.
(3)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

 
Pasal 37 

 
(1)Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak Kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS. 

(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.

(3)Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat. 
 
(4)Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS. 

 
Pasal 38 

 
(1)Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.
  
(2)Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak. 
 
(3)Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS. 
 
(4)Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa. 
 
(5)Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
 

Pasal 39 


(1)Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan. 

(2)Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan. 

(3)Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. 
 
(4)Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS. 


Pasal 40 


(1)Pembimbingan tahap awal meliputi:
a.penerimaan dan pendaftaran Klien;
b.pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
c.penyusunan program pembimbingan;
d.pelaksanaan program pembimbingan; dan
e.pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal
(2)Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
a.penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
b.pelaksanaan program pembimbingan; dan
c.pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan
(3)Pembimbingan tahap akhir meliputi:
a.penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
b.pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
c.pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan
(4)Pembimbingan tahap akhir meliputi:
a.penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
b.pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
c.pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.
d.penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan 
e.pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.
 
Pasal 41 


Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:
a.mengulangi melakukan tindak pidana;
b.menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
c.tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
d.tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
e.pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.


Pasal 42 

 
Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul kepada BAPAS. 

 
Pasal 43 

 
Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 44 


(1)Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.

(2)Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada Perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan. 

(3)Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS. 

 
Pasal 45 


(1)Dalam pelaksanaan bimbingan Klien BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat. 

(2)Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a.warga negara Indonesia;
b.taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;
e.telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN)   

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN)" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

No comments:

Post a Comment

Silahkan Bebas Memasukkan Saran dan Kritik Anda. Terima Kasih