Tuesday, December 31, 2019

Pengertian Hukum Menurut Pendapat Para Ahli Hukum

Pengertian Hukum Menurut Pendapat Para Ahli Hukum


Berikut adalah pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum:
  • Immanuel Kant berpendapat bahwa, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat, yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

  • Utrecht, berpendapat bahwa hukum adalah, himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan), yang mengatur suatu tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu, harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

  • Achmad Sanusi berpendapat bahwa, hukum adalah himpunan kaidah berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia, kaidah mana memang dianut oleh masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas kaidah-kaidah tersebut dikenakan sanksi yang apabila perlu dapat dipaksakan oleh penguasa.
  • Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa hukum adalah, segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat.
  • J. van Kan, berpendapat bahwa hukum adalah, keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan, yang bersifat memaksa dan diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
  • Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma, yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah  laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karna itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh  masyarakat tempat hukumm diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.
  • Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, hukum adalah kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan, perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau  seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat  umum dan pasif.
  • Abdul Manan menjelaskan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap, yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yg telah ditentukan.
  • Achmad Ali menjelaskan bahwa, hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan, baim tertulis maupun tidak tertulis, yang tersusun dalam satu  sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang  tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang  bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi (negara) dalam masyarakat itu, serta benar-benar diberlakukan secara nyata oleh warga masyarakat (sebagai  suatu keseluruhan; meskipun dilanggar oleh warga tertentu secara individual) dalam kehidupannya, dan jika dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertentu untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal bagi pelanggarnya.
  • Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip oleh M. L. Tobing mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institutions, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah Pengertian Hukum Menurut Pendapat Para Ahli Hukum    

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Pengertian Hukum Menurut Pendapat Para Ahli Hukum" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia" penulis. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., editor. Prof. H. Dikdik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D. dan Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., dan Dessy Marliani Listianingsih, Cetakan ke-2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Pengertian Hukum Menurut Pendapat Para Ahli Hukum" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Metode Menghafal Paling Ampuh

Metode Menghafal Paling Ampuh


Tiap individu memiliki kemampuan otak yg berbeda-beda. Bagi yg ber-IQ tinggi, akan lebih cepat dan mudah dalam menghafal dan memahami suatu permasalahan. Namun bagi yg ber-IQ rendah atau sedang, akan lebih lambat dan susah dalam menghafal dan memahaminya. Lantas, bagaimanakah cara atau metode yg tepat dalam menghafal? Berikut adalah caranya.
  1. Jangan hanya membaca hafalan, tetapi TULISLAH hafalannya sambil membacanya dalam hati.
  2. Setelah sudah selesai menulis hafalannya, BACALAH dengan keras sambil merekam suara Anda pada tap/perekam suara atau sejenisnya.
  3. DENGARKANLAH hasil rekaman tadi dengan rileks dan pejamkan mata.
  4. Ulangi proses diatas, atau Anda bisa memilih satu dari cara diatas sesuai keinginan Anda.
Dengan memaksimalkan panca indera yg ada (melihat, mendengar, dan berbicara), persentase fungsi otak yg berguna dalam mengingat kata-kata (menghafal), akan meningkat dan lebih mudah dalam menstimulasi otak mengingat secara cepat dan spontan.

Dalam kondisi tertentu, otak bisa mengingat lebih cepat jika ada paksaan dan tekanan dari luar berupa ancaman verbal dan nonverbal. Namun ingatan yg demikian akan menjadi lemah jika tidak dilatih secara terus-menerus. 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "[Tips] Metode Menghafal Paling Ampuh" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "Seni Menulis Sastra Hijau bersama Perhutani" penulis. Naning Pranoto, dkk, editor. Sides Sudyarto DS, Cetakan Pertama, Penerbit. PERHUTANI, Jakarta, 2013. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Baca Juga:
Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Metode Menghafal Paling Ampuh" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Cara Menguji Kelayakan Puisi

Cara Menguji Kelayakan Puisi


Puisi yg dianggap sudah jadi oleh sang penyair, tentu sudah menunjukkan bahwa puisi tersebut sudah dapat memuaskan sang penyair. Para pembacapun yg membacanya sekali dan langsung terpukau dengan puisi tersebut, menandakan puisi tersebut telah berhasil dan sukses. Namun terbesit pertanyaan dalam pikiran kita, bahwa faktor apakah yg menjadikan puisi tersebut telah layak dipublikasikan dan bagaimanakah cara menguji kelayakan suatu puisi? Kita akan menguji kelayakan suatu puisi dengan cara melemparkan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini.
  1. Apakah Anda sebagai penyair, sudah merasa puas dengan puisi Anda sendiri?
  2. Apakah para pembaca mengaku tersentuh dan terkesima oleh puisi yg Anda buat?
  3. Apakah puisi Anda, sudah menggunakan bahasa yg baik dan benar, dan bukan bahasa kasar atau sejenisnya?
  4. Apakah puisi Anda tidak mengandung hal-hal yg tabu (SARA)?
  5. Apakah puisi Anda sudah memiliki makna dan pesan moral didalamnya?
  6. Pastikan apakah puisi Anda, sudah terkoreksi dan disunting dengan baik atas kesalahan penulisan, akhiran, dan ritme puisi?
Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Cara Menguji Kelayakan Puisi" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "Seni Menulis Sastra Hijau bersama Perhutani" penulis. Naning Pranoto, dkk, editor. Sides Sudyarto DS, Cetakan Pertama, Penerbit. PERHUTANI, Jakarta, 2013. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Artikel Terkait:
Baca Juga:
Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Cara Menguji Kelayakan Puisi" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Cara Mudah Meningkatkan Daya Imajinasi Dalam Membuat Novel

Cara Mudah Meningkatkan Daya Imajinasi Dalam Membuat Novel


Pembuatan Novel sangat membutuhkan imajinasi yg kuat dan bersifat nalar dan logis. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk membangun imajinasi secara cepat dan santai agar otak tidak kelelahan dan kelamaan dalam berpikir. Berikut adalah cara mudah meningkatkan daya imajinasi dalam membuat novel:
  1. Perbanyaklah membaca sinopsis buku atau  review/ulasan mengenai buku demi mempersingkat waktu Anda untuk mengenali buku yg Anda baca. Dan bacalah hanya buku yg berkaitan dengan judul, tema, atau genre Novel yg akan Anda buat.
  2. Melakukan pengamatan langsung ke lokasi yg berkaitan atau hanya menyerupai dengan tema Novel yg dibuat, agar mendapatkan kesan secara langsung dari lokasi tersebut.
  3. Berkeliling dan mengamati segala peristiwa yg terjadi di lingkungan sekitar.
  4. Perbanyak membaca berita dan perkembangan dunia.
  5. Bersantai sejenak, melakukan meditasi, dan melakukan kegiatan spiritualisme, demi menyegarkan kembali jasmani dan rohani Anda.
Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Cara Mudah Meningkatkan Daya Imajinasi Dalam Membuat Novel" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "Seni Menulis Sastra Hijau bersama Perhutani" penulis. Naning Pranoto, dkk, editor. Sides Sudyarto DS, Cetakan Pertama, Penerbit. PERHUTANI, Jakarta, 2013. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Artikel Terkait:
Baca Juga:
Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Cara Mudah Meningkatkan Daya Imajinasi Dalam Membuat Novel" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Cara Menjaga Suasana Hati (Mood) Dalam Menghasilkan Karya Tulis

Cara Menjaga Suasana Hati (Mood) Dalam Menghasilkan Karya Tulis


Di dalam kelancaran menulis atau menghasilkan karya tulis, bukan hanya bergantung pada inspirasi dan imajinasi saja, tetapi juga memerlukan suasana hati atau mood yg baik dalam mendukung penulis mendapatkan ide dan mengembangkan imajinasinya lebih jauh lagi. Mood atau suasana hati yg baik dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain:
  1. Menulislah dalam keadaan atau suasana sekitar yg tenang dan tidak berisik.
  2. Menulislah di tempat favorit atau tempat yg dianggap paling nyaman.
  3. Menyemangati diri atau memotivasi diri bahwa karya tulis yg kita buat akan bermanfaat bagi orang banyak dan menghibur para pembaca.
  4. Temuilah dan ajaklah orang yg Anda kenal yg bisa Anda ajak berdiskusi tentang kebuntuan yg Anda alami.
  5. Tanamkan dalam benak Anda, bahwa Anda diburu oleh deadline yg harus Anda selesaikan secepat mungkin.
  6. Anggaplah menulis merupakan kegiatan wajib sehari-hari Anda dan merupakan bagian hidup dari Anda.
Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Cara Menjaga Suasana Hati (Mood) Dalam Menghasilkan Karya Tulis" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "Seni Menulis Sastra Hijau bersama Perhutani" penulis. Naning Pranoto, dkk, editor. Sides Sudyarto DS, Cetakan Pertama, Penerbit. PERHUTANI, Jakarta, 2013. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Artikel Terkait:
Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Cara Menjaga Suasana Hati (Mood) Dalam Menghasilkan Karya Tulis" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Saturday, December 28, 2019

Cara Meningkatkan Semangat dan Gairah Dalam Menulis

Cara Meningkatkan Semangat dan Gairah Dalam Menulis


Kegiatan menulis, bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban kerja atau belajar di sekolah, yang mana dianggap wajar oleh kebanyakan orang sehingga dianggap merupakan kegiatan yg biasa-biasa saja, akan tetapi semangat dan gairah menulis yg menggebu-gebu justru akan menghasilkan karya yg luar biasa dan pencapaian atau achievement yg tidak diduga-duga oleh kebanyakan orang. Berikut adalah cara meningkatkan semangat dan gairah dalam menulis.
  1. Menentukan target, visi dan misi serta resolusi Anda untuk tahun ini dan yg akan datang.
  2. Membaca buku-buku dunia yg menginspirasi dan memotivasi Anda.
  3. Membaca buku-buku serta pengalaman hidup dan pencapaian penulis yg Anda kagumi atau idolakan.
  4. Meratapi dan meresapi berbagai hal di dunia atau di sekitar Anda yg membuat miris dan sedih hati Anda.
  5. Meratapi dan meresapi berbagai macam keindahan di dunia yg membuat kagum dan terkesima hati Anda.
  6. Mengikuti acara atau event lomba karya tulis apa saja, seperti blogging, novel, puisi, cerpen, dan lain-lain, yg memiliki hadiah uang, royalti, atau hadiah lainnya yg menarik dan menggugah hati Anda untuk menulis.
Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "[Tips] Cara Meningkatkan Semangat dan Gairah Dalam Menulis" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "Seni Menulis Sastra Hijau bersama Perhutani" penulis. Naning Pranoto, dkk, editor. Sides Sudyarto DS, Cetakan Pertama, Penerbit. PERHUTANI, Jakarta, 2013. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Artikel Terkait:
Baca Juga:
Lihat Semua Artikel Disini

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"[Tips] Cara Meningkatkan Semangat dan Gairah Dalam Menulis" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

Mengulas Debat Antara Ahli Komunikasi Dan Ahli Psikologi Mengenai Definisi Komunikasi Massa

Mengulas Debat Antara Ahli Komunikasi Dan Ahli Psikologi Mengenai Definisi Komunikasi Massa


Definisi komunikasi massa bukan hanya menarik perhatian para ahli di bidang komunikasi, tetapi juga memancing penalaran dari para ahli di bidang psikologi. Para ahli komunikasi secara singkat mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yg memakai atau melalui media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Tetapi hal ini langsung disanggah oleh para ahli psikologi, yg menerangkan bahwa komunikasi massa tidak selalu menggunakan media massa. Akan tetapi menurut para ahli psikologi, bahwasanya pidato dan orasi yg dilakukan di hadapan sejumlah orang banyak yg menunjukkan perilaku massa atau mass behavior dapat disebut sebagai komunikasi massa. 

Seorang ahli komunikasi bernama Joseph A. Devito dalam bukunya yg berjudul Communicology: An Introduction to the Study of Communication, mendefinisikan komunikasi massa adalah komunikasi yg dimediasi oleh transmiter suara atau gambar.

Melalui pembahasan di atas, kita dapat menganalisa dan menyimpulkan bahwa pidato dan orasi termasuk dalam komunikasi massa, asalkan memakai alat atau media sebagai transmiter suara berupa seperangkat sound system sehingga terdengar oleh seluruh audience-nya. Namun bukan hanya itu saja, pidato dan orasi juga memenuhi standar kualifikasi dari ciri-ciri komunikasi massa yakni komunikasinya berlangsung satu arah.

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "Mengulas Debat Antara Ahli Komunikasi Dan Ahli Psikologi Mengenai Definisi Komunikasi Massa" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
Buku berjudul "ILMU KOMUNIKASI - Teori dan Praktek" penulis. Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A., editor. Tjun Surjaman, Cetakan ke-21, Penerbit. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Artikel Terkait:
Baca Juga:

*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"Mengulas Debat Antara Ahli Komunikasi Dan Ahli Psikologi 
Mengenai Definisi Komunikasi Massa" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB I KETENTUAN UMUM)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 32 TAHUN 1999  
TENTANG 
 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB I
 KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 
1.Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 
3. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
 
4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
 
5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
 
6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
 
7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
  
8. LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
 
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN|BAB I KETENTUAN UMUM .

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN |BAB I KETENTUAN UMUM " ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN|BAB I KETENTUAN UMUM" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Ketiga)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB II 
 HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN


Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran


Pasal 9


Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.




Pasal 10


(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. 


Pasal 11
 

(1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. 

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. 

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS. 


Pasal 12


Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS. 




Pasal 13




Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Ketiga) 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Ketiga) " ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Ketiga)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB II 
 HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN


Bagian Keduabelas
Cuti Menjelang Bebas


Pasal 49


(1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :
a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurangkurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

(2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :
a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.


 Pasal 50 


Pembibingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS. 


Bagian Ketigabelas
Hak-hak Lain


  Pasal 51 


(1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. 

(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. 

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 52


(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;  
b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. 

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. 

(4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.


Pasal 53 


Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas).  

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)" ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Keduabelas & Ketigabelas)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kesebelas)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN


BAB II 
 HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN


Bagian Kesebelas
Pembebasan Bersyarat


Pasal 43 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 
(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 
(3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.


Pasal 44


(1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
 
(2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.


Pasal 45


 (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
 
(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.


 Pasal 46 


Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat : 
a. mengulangi melakukan tindak pidana,
b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47 


(1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :
a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan b. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. 

(2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan. 

(3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.


Pasal 48 


Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kesebelas) 

Sekian dan Terima Kasih telah membaca artikel "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kesebelas) " ini.
Salam...

Sumber Referensi & Inspirasi:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lihat Semua Artikel Disini


*Mohon Maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan pada artikel
"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN - Bagian Kesebelas)" ini.
Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memberi Tanggapan dan Komentar Anda Dibawah Ini.
---"TERIMA KASIH"---